Berita Terkini

Surabaya, kpu.go.id – Kebijakan Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu sangat penting, dan itu tergantung dari cara pandang terhadap perencanaan tersebut, mengingat hal itu sangat strategis menentukan tujuan pembangunan banga dan negara.

Salah satu contohnya, tujuan bangsa dan negara untuk mencerdaskan bangsa, untuk mencapai itu memerlukan meja kursi, ruang kelas, dan jalan. Semua unsur itu memerlukan proses pengadaan dan membutuhkan perencanaan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan E-Proc yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan E-Tendering Pengadaan Logistik Pemilu 2019, Selasa (13/2) di Surabaya, Jawa Timur.

“Perencanaan juga menentukan tujuan visi dan misi organisasi. Tujuan pengadaan itu sendiri untuk bisa tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, tepat layanan, dan tepat penyedia,” tutur Patria di depan 548 peserta bimtek dari operator 34 KPU provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pengadaan barang/jasa itu tergantung perencanaannya, tambah Patria. Salah satu contohnya lelang cepat tiga hari, meskipun bisa cepat tetapi hal itu belum bisa berjalan apabila KAK, spesifikasi, dan HPS belum siap. Untuk itu, perencanaan menjadi penting karena mempengaruhi fase berikutnya.

Patria juga mengingatkan agar berhati-hati dengan paket pengadaan, apabila ingin memecah paket harus ada justifikasi dan data dukungnya. Memecah sebuah paket besar menjadi dua paket semangatnya tetap untuk lelang, karena tidak diperbolehkan apabila dengan tujuan menghindari lelang.

“Soal penyebutan merk, tidak ada pelarangan penyebutan merk dalam UU, yang penting merk tersebut memang merk yang memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan. Hal yang tidak diperbolehkan itu monopoli merk secara vertikal,” jelas Patria.

Terkait swakelola atau penyedia, Patria menjelaskan yang dimaksud swakelola itu instansi atau kelompok masyarakat yang menyediakan sendiri barang/jasa. Contohnya, konsumsi rapat, jika membeli di warung itu termasuk penyedia, namun apabila masak sendiri itu swakelola. Apabila rapat tidak memakai jasa EO dan dilaksanakan sendiri, baru disebut swakelola.

Pada kesempatan tersebut, Patria menegaskan SiRUP itu wajib ditayangkan dan idealnya di akhir tahun anggaran. Tujuannya agar para penyedia barang/jasa dapat mengetahui sejak awal pengadaan apa saja yang akan dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto juga menegaskan seluruh satuan kerja (satker) KPU di provinsi dan kabupaten/kota wajib segera mengumumkan rencana umum pengadaan, mengingat belum semua satker mengumumkan ke dalam SIRUP.

“Sanksinya jelas, apabila ada satker yang tidak mengumumkan RUP, maka KPA akan mendapatkan teguran dan SKP sekretaris di satker KPU tersebut bisa tidak ditandatangani oleh Sekjen KPU RI,” tegas Purwoto. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)